CAKRACYBER.COM : Jakarta Selatan – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan otonomi daerah saat ini semakin kompleks dan tidak dapat hanya dipandang dari sisi desentralisasi maupun resentralisasi kewenangan semata.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat peluncuran buku Decentralization, Democracy, and Local Politics in Indonesia di Kantor Populi Center, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).
Menurut Bima Arya, persoalan otonomi daerah mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari desain kelembagaan, kualitas kepemimpinan daerah, kapasitas fiskal, hingga efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, pembenahan tata kelola daerah perlu dilakukan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Kemendagri saat ini tengah mempercepat penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai landasan kebijakan untuk membangun sistem otonomi daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan serta kebutuhan daerah. Penyusunan Desartada tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Bima Arya mengungkapkan, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan sebagian besar daerah, termasuk daerah hasil pemekaran, masih berada pada kategori kapasitas fiskal sedang hingga rendah. Kondisi tersebut menggambarkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga peningkatan kemandirian daerah menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.
Meski demikian, ia menilai sejumlah daerah mampu menunjukkan kinerja yang baik melalui inovasi dan kepemimpinan yang efektif. Salah satunya Kota Jambi yang berhasil menghimpun sumber pendanaan di luar APBD hingga lebih dari Rp1,96 triliun untuk mendukung program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Tidak semua daerah kemudian mengalami kemunduran ketika Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penyesuaian. Ada daerah-daerah yang justru membaik karena kepala daerahnya mampu mengawal program prioritas,” ujar Bima.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Karena itu, Bima Arya mengajak kalangan akademisi untuk terus memberikan masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan kebijakan penataan daerah. Menurutnya, perpaduan antara kajian akademis dan pengalaman empiris menjadi kunci dalam merumuskan desain otonomi daerah yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara efektif.
“Desain otonomi ini harus betul-betul memadukan antara kajian akademis dan realitas empiris yang ada, sehingga dialog seperti ini sangat penting untuk memberikan masukan kepada kita semua,” pungkasnya.
Peluncuran buku tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, Staf Khusus Wakil Presiden RI Nico Harjanto, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman, penulis buku Dr. Testriono, pakar otonomi daerah Prof. Djohermansyah Djohan, para peneliti BRIN, serta sejumlah dosen dan akademisi.
(Puspen Kemendagri)
